Harry Kurniawan mengimbau kepada massa yang berencana melakukan aksi mengawal langsung sidang putusan MK kembali ke asal masing-masing. sidangputusanMK
JPNN.COM / Politik / Pilpres / Tidak Ada Izin Demo saat Sidang Putusan MK, Massa Sebaiknya... Kamis, 27 Juni 2019 – 10:57 WIB jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan memastikan bahwa kelompok massa yang berunjuk rasa di depan atau sekitar Mahkamah Konstitusi , Kamis tidak mengantongi izin. Oleh karena itu Harry mengimbau kepada massa dari mana pun yang datang ke MK untuk unjuk rasa, agar kembali ke asal masing-masing."Tidak ada , sudah perintah dari kemarin.
Jelang Sidang Putusan MK, Din Syamsuddin Minta Moeldoko Beri Penjelasan "Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan, syukuran, halalbilhalal, itu saya pastikan enggak ada izinnya dari Polda Metro Jaya"kata dia. Oleh karena itu, Harry mengimbau kepada massa aksi untuk kembali pulang. Dia juga memastikan akan menerapkan hal yang sama pada hari ini.
Nigeria Latest News, Nigeria Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ada MK, ada MA, ada KY, ada suapMahkamah Konstitusi sejak pengumuman hasil Pilpres 2019 lalu terus disorot. Tapi apakah perbedaan MK, MA, dan KY itu diketahui semua orang? Sila tengok fungsi hingga kewenangan lewat Infografik --
Read more »
BPN Tegaskan tidak Bertanggung Jawab Jika Ada Demonstrasi di MK
Read more »
Ada Pengalihan Lalin, Tidak ada Kereta yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun JatinegaraPenutupan jalan ini juga berdampak di area Stasiun Gambir dan berpotensi pada kemacetan lalu lintas kendaraan di sekitar stasiun. sidangputusanMK
Read more »
Aparat Gabungan Perketat Izin Masuk ke Gedung MK, Setiap Tanda Pengenal Dicek : Okezone NewsAparat Gabungan Perketat Izin Masuk ke Gedung MK, Setiap Tanda Pengenal Dicek TauCepatTanpaBatas Pemilu2019 GueGakGolput.
Read more »
Dahnil: BPN Tidak Punya Hak Menghalangi Massa Menggelar aksi di MKDahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut BPN tidak pernah menginstruksikan massa untuk berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi (MK). BPN
Read more »