Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku tak hadiri Halalbihalal PDIP Jateng meski diundang. Tapi, itu bukan karena Ganjar Pranowo tak diundang.
SOLOPOS.COM - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat diwawancarai wartawan seusai kegiatan penanaman pohon di Sungai Bengawan Solo dalam rangka HUT PDIP dan ulang tahun Megawati Soekarnoputri, Minggu siang. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah baru-baru ini bukan karena ada persoalan. Melainkan karena tidak diundang.
Sementara soal ketidakhadirannya di acara tersebut, Rudy beralasan halalbihalal di DPC PDIP Jateng bersamaan dengan agenda yang tak bisa ditinggalkan.
Nigeria Latest News, Nigeria Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Hadiri Halal Bihalal PDIP Jateng, Ganjar Tak Diundang?Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lagi-lagi tak hadir dalam acara partainya, PDI Perjuangan.
Read more »
Ganjar Tak Hadiri Halalbihalal PDIP Jateng, Isu Konflik 2024 MenguatGanjar Pranowo tidak hadir dalam acara halalbihalal DPD PDIP Jawa Tengah. Absennya Ganjar dinilai menguatkan dugaan adanya konflik antara dirinya dan PDIP.
Read more »
FX Rudy Pastikan Ganjar Tak Diundang Halal Bihalal PDIP JatengTerjawab sudah kenapa Ganjar Pranowo tak hadiri halal bihalal PDIP Jateng Sabtu lalu. Menurut Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmoko, Ganjar memang tak diundang dalam acara tersebut. Via detik_jateng
Read more »
Ganjar Tak Datang di Halalbihalal DPD PDI-P Jateng, FX Rudyatmo: Memang Tak DiundangRudy memastikan, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara halalbihalal DPD PDI-P Jateng. Ini penjelasannya.
Read more »
Kala Ganjar dan PDIP Kian BerjarakHubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan partainya, PDIP, kembali menjadi sorotan. Ganjar dan PDIP tampak kian berjarak.
Read more »
Di Hadapan Hakim MK, Ekonom Nyatakan Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak dan Tak LayakKepada hakim MK, ekonom M Fadhil Hasan yang pernah diminta sebagai narasumber pembahasan RUU IKN menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak layak. Salah satunya karena kapasitas fiskal terbatas. Polhuk AdadiKompas
Read more »