OJK sudah memerintahkan seluruh lembaga perbankan melakukan verifikasi KYC.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri perbankan dituntut untuk menyediakan layanan berbasis teknologi digital di tengah era digital yang serba cepat. Layanan digital akan memudahkan nasabah untuk terhubung langsung dengan bank untuk proses transaksi, baik finansial, maupun non-finansial. Itulah sebabnya, menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh, transaksi perbankan ke depan akan lebih banyak dilakukan secara daring dan yang menjadi pilarnya adalah data kependudukan.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan Dirut PT Jelas Karya Wasantra , Alwin Jabarti Kiemas. Melalui kerja sama ini PT Jelas dapat bertindak sebagai penyelenggara platform bersama untuk proses verifikasi Electronic Know Your Customer , termasuk di dalamnya verifikasi data NIK, KTP elektronik, dan foto wajah.
"Yang sudah jalan itu Perbarindo dan Kustodian Sentral Effect Indonesia/KSEI untuk membantu anggota-anggotanya. Yang penting dalam kerja sama ini adalah tidak ada data yang keluar lewat platform ini, tidak ada data yang diungkap. Tidak ada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain yang keluar. Jadi ketika orang memasukkan NIK-nya, kemudian dicocokkan dengan face recognition, maka kesimpulannya NIK tersebut cocok-tidak cocok, betul-tidak betul, sama-tidak sama," jelasnya.
"Jadi yang perlu disampaikan adalah tidak ada dalam kerja sama ini yang memberikan data, karena di luar ini ramai. Banyak yang tidak tahu, yang tidak paham, tapi komentar macam-macam. Dan repotnya, komentator itu tidak mau ber-tabayyun pada dirjen dukcapil, tidak mau konfirmasi dulu. Saya tegaskan lagi, Tidak ada data yg diungkap, tidak ada data yang dibuka.
Nigeria Latest News, Nigeria Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dukcapil Tegaskan Tak Ada Pemberian Data NIKPlatform e-KYC bisa mewadahi bank, koperasi, hingga rumah sakit untuk memverifikasi data nasabah dengan menggunakan data Dukcapil.
Read more »
Sekum: Muhammadiyah takkan Mungkin Bisa 'Dibeli' soal UighurMuhammadiyah tegaskan pemberitaan Wall Stree Journal tak benar.
Read more »
Dubes Uni Eropa Tegaskan Tak Ada Larangan Impor Sawit dari RIDuta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menegaskan bahwa tidak ada larangan impor minyak kelapa sawit (CPO) dari Indonesia bagi negara-negara anggota Uni Eropa
Read more »
Kemendagri jamin Tak Ada Pembocoran Data Kependudukan Lewat Kerja Sama e-KYC\n'Tidak ada data yang dibuka, tidak ada data yang diungkap. Yang ada hanya kesimpulannya saja,' lanjutnya.
Read more »
Ramai Isu Germo di Garuda, Serikat Pekerja: Silakan Laporkan'Saya tegaskan perlakuan awak kabin bekerja ada SOP dan untuk menjaga safety pelayanan terbaik itu jadi ukuran kami, maka....' kata Tommy Tampatty.
Read more »